Main
 
BUDI SANTOSOFriday, 29.03.2024, 2:25:03 PM



Welcome Guest | RSS
Main
Site menu

Section categories
BERITA SERBA SERBI
BERITA UMUM
BERITA UNIK,LUCU DAN ANEH
BERITA YANG UNIK DAN YANG ANEH
EKONOMI DAN BISNIS
EKONOMI DAN BISNIS
BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL
BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
BERITA SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
MP3
Kumpulan MP3
SENI DAN BUDAYA
SENI DAN BUDAYA
GAME
KATA - KATA MUTIARA
FILM
PUISI DAN PANTUN

DETIK

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Main » 2012 » January » 30 » KPK Jangan Hanya Jadi Pemadam Kebakaran Susi Fatimah - Okezone
10:59:00 AM
KPK Jangan Hanya Jadi Pemadam Kebakaran Susi Fatimah - Okezone
Foto: Ilustrasi



JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (pemilu)
merupakan waktu yang paling membahayakan bagi Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal
itu disinyalir banyak proyek-proyek pemerintah disalahgunakan dan
dikeruk uangnya untuk kepentingan partai politik.

Menanggapi hal
itu, Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan butuh adanya
pengawasan super ketat kepada partai politik khususnya transparansi
anggaran.

"Harus ada audit keuangan partai, tapi disisi lain juga
bagaimana memperbaiki birokrasi kita. Reformasi birokrasi penting,"
ujar Siti kepada okezone, Minggu (29/1/2012) malam.

Selain itu,
sambung Siti, hal yang terpenting lainnya adalah peran pengawasan dari
lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam mencegah terjadinya perampokan APBN di kementrian-kementrian dan
lembaga pemerintah lainnya.

"Harus dilihat pengawasannya juga,
perampokan uang negara terjadi di kelembagaan. Pengawasan diintensifkan.
Bukan hanya BPK, BPKP tapi KPK jangan jadi pemadam kebakaran saja tapi
juga ada terapi kepada kementrian-kementrian ketika melakukan itu
hati-hati ada sanksi, belajar dari kasus Nazaruddin, cek pelawat yang
melibatkan Miranda Goeltom, politikus Golkar, PDIP dan lain-lain,"
paparnya.

Untuk menerapkan hal itu, lanjutnya, butuh kesolidan
dan kerjasama antar pimpinan KPK. "Tidak hanya Abraham, seluruh pimpinan
KPK mereka harus solid di internal. Pimpinan baru mereka duduk bersama
maunya apa, jadi tidak terkesan seolah-olah ada dua kubu. Dibereskan dua
kubu itu dulu. Konsolidasi internal dikuatkan lalu kemudian selesaikan
pekerjaan rumah yang belum itu harus dituntaskan saat ini," katanya.

Menurutnya,
saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat korupsi. Hal ini
karena korupsi sudah menjalar ke semua lini dan aspek kehidupan di
masyarakat.

Bagi Siti kasus yang menyeret Muhammad Nazaruddin dan
cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sudah
menjadi bukti betapa uang negara dikeruk untuk kepentingan kelompok.
"Pembelajaran betapa politikus menggunakan sarana dan otoritasnya untuk
mengeruk uang negara," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator
Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan musuh utama
KPK ke depan adalah para politikus. Hal itu karena menjelang pemilu
merupakan saat yang kerap dijadikan ajang untuk mengeruk APBN dan APBD
guna meningkatkan pundi-pundi kas partai mereka. (sus)

(ahm)


Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL | Views: 903 | Added by: budi | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login form

KOMENTAR

OLAHRAGA

PENGUNJUNG

Calendar
«  January 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Entries archive

BERITA TERKINI


Copyright MyCorp © 2024