Padahal, sudah jelas masyarakat
menolak SK 188 tersebut, tentang pemberian izin pertambangan di Bima.
"Ini sebenarnya yang sumber keributan. Kalau ini tidak segera dicabut,
situasi akan terus memanas,” kata Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh
kepada okezone, Kamis (27/1/2012).

Dan menurut Ridha, untuk
mencabut itu adalah otoritas Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, bukan
pemerintah. Karena itu, dia meminta, agar situasi tidak terus
berkepanjangan,  maka segeralah SK itu dicabut. "Karena bagi kami dengan
kondisi seperti ini tidak ada alasan untuk tidak mencabutnya,” jelas
Ridha.

Menurut Ridha, bila SK itu terus dipertahankan, sama saja
Bupati Bima membiarkan konflik untuk terus berlanjut. Dan bila jatuh
korban, Bupati Bima yang harus bertanggung jawab, karena memang itu
konsekuensinya sebagai kepala daerah.

Padahal sebelumnya
Kementerian ESDM sudah merekomendasikan agar SK Bupati Bima tentang
eksplorasi pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara di daerah itu
segera dicabut. "Dengan rekomendasi itu, tidak ada alasan bagi Bupati
Bima untuk mempertahankannya,” tegas Ridha.

Saat ini, Komnas HAM
sendiri masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti
Kementerian ESDM, dan juga Kepolisian, untuk mengetahui persis
kronologisnya.

"Komnas HAM belum lakukan penyelidikan terkait
pembakaran Kantor Bupati Bima, Kamis kemarin. Kita persuasive dulu
lakukan koordinasi. Karena itu saya minta semua pihak untuk tenang tidak
membuat kegaduhan sendiri,” jelasnya. 


(amr)