JAKARTA - Pemerintah dan DPR belum menemukan kata
sepakat terhadap kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Meskipun, keduanya lebih condong untuk menerapkan kenaikan ketimbang
membatasi BBM bersubsidi.

Komisi VII DPR Satya W Yudha
menjelaskan, masih ada interpretasi terhadap rencana pemerintah
membatasi BBM. Karena, dengan membatasi BBM maka pemerintah harus
mengikuti harga minyak mentah.

"Nanti rakyat dihadapkan dengan
fluktuasi harga minyak dan disuruh menanggung," tegas dia kala ditemui
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Karenananya,
dia mengungkapkan pemerintah harus berhati-hati terhadap kebijakan
tersebut. "Ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini kan berarti
dihadapkan dengan pasar bebas dan Indonesia kan menghindari itu," jelas
dia.

Oleh sebab itu, dia menilai dari dua opsi itu yang diajukan
pemerintah, yang paling masuk akal adalah opsi kenaikan. "Tapi kan itu
musti dilihat dulu kenaikan itu yang paling penting realokasi
penghematan akibat dari subsidi," kata Satya.

Dia memaparkan,
jika memang premium naik Rp1.500 maka negara akan menghemat Rp57 triliun
dalam per tahun. "Dikurangi empat bulan (karena kebijakan diterapkan
April) itu sekitar Rp38 triliun," ungkapnya.

Dengan dana
tersebut, pemerintah harus dapat memanfaatkan secara maksimal. "Apakah
infrastruktur Migas atau infrastruktur transportasi," ujar Satya.

Sementara
untuk Bantuan Langsung Tunai, dia mengatakan hal tersebut rawan akan
penyelewangan-penyelewengan dalam implementasinya. "Bisa juga diganti
menjadi pendidikan gratis," tambah dia.

Intinya, yang paling
mungkin dilakukan terhadap kebijakan BBM ini, adalah opsi kenaikan.
"Tetapi kan perlu revisi UU APBN pasal 7 tadi," tukasnya. (mrt) (rhs)