| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
|
 | |  |
| Main » 2011 » September » 26 » DPR: Aparat Intelijen Kita Memang Lemah Ferdinan - Okezone
10:08:49 AM DPR: Aparat Intelijen Kita Memang Lemah Ferdinan - Okezone |
 Mahfudz Siddiq/kiri
JAKARTA - Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz
Siddiq menilai aparat intelijen terlalu lemah untuk mendeteksi adanya
ancaman aksi terorisme. Alasannya bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil
Sepenuh (GBIS) Solo, Jawa Tengah menjadi contoh rentetan kasus teror bom
di Indonesia.
"Bom Solo menunjukkan bukan saja intelijen dan
polisi kecolongan, tetapi kinerja keduanya memang masih lemah. Sistem
deteksi dini dan pencegahan tidak berjalan efektif," kritik Mahfudz saat
dihubungi okezone, Minggu (25/9/2011) malam.
Menurut
Mahfudz, aparat intelijen terkesan tidak sigap menghadapi kemungkinan
adanya aksis teror. "Padahal kasus bentrokan Ambon secara teoritik akan
muncul reaksi lanjutan, meski tidak diketahui ada tidaknya keterkaitan.
Tetapi seharusnya aparat terus bersiaga dan belajar dari peristiwa
sebelumnya," imbuh dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ini juga berharap Presiden Susilo Bambang Y udhoyono melakukan
evaluasi terhadap jajaran aparat keamanan. "Ini harus jadi evaluasi
karena pertanggungjawaban Kepala BIN Sutanto langsung ke presiden,"
pungkasnya.
Selain itu, Mahfudz menyoroti anggaran pertahanan
yang mencakup tugas intelijen. Meski anggaran terus meningkat, Mahfudz
menilai kinerja intelijen tetap tidak memuaskan.
"Peningkatan
anggaran tidak berimbang dengan efektivitas fungsi intelijen, early
warning, pencegahan dan kontra teroris. Presiden harus evaluasi secara
komprehensif lembaga intelijen kita ini dimana masalah utamanya,"
katanya.
Mengenai rancangan Undang-Undang Intelijen, Mahfudz
menjelaskan komisinya masih menggodok pasal per pasal yang belum
disepakati. Dia menegaskan aturan dasar kerja intelijen memang
diperlukan namun tidak boleh bersifat represif.
"Dibuat regulasi
agar kewenangan tidak melanggar HAM dan tidak bertabrakan dengan
semangat demokrasi. Kewenangan untuk menginterogasi untuk pengumpulan
data informasi perlu diberikan walaupun tidak berlanjut dalam proses
hukum," jelas dia.
|
|
Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL |
Views: 824 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| Calendar |
|
|
| Entries archive |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
